PELANGGARAN ETIKA MORAL PADA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR

I. PENDAHULUAN

Konservasi hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya saat ini lebih banyak terfokus kepada kepentingan untuk menyelamatkan kayu dan tanah hutan, yang dibanyak daerah telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Meskipun kayu bernilai penting namun nilai manfaatnya hanya sekitar 5% dari total nilai hutan. Manfaat terbesar atau 95% justru  terletak pada sumberdaya non kayu, seperti tanaman obat-obatan dan satwa-satwanya.Berdasarkan gambaran tersebut sudah selayaknya kelestarian sumber daya genetik di hutan, termasuk satwa liar harus memperoleh perhatian yang serius.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami laju kehilangan satwa liar tertinggi, di antaranya 140 jenis burung, 77 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan tawar, dan 281 jenis tumbuhan (www.wwf.or.id, 2014). Satwa yang kondisinya paling mengkhawatirkan adalah orang utan sehingga diperkirakan akan punah pada tahun 2020 jika perburuan liar masih terus berlanjut.

Penjualan satwa liar tidak saja dilakukan dengan cara konvensional yaitu di pasar hewan, juga ditawarkan secara online dan memiliki peminat yang luas baik untuk kepentingan pengobatan, keindahan dan prestise. Satwa langka ditawarkan dengan harga bervariasi, misalnya Kukang ditawarkan seharga Rp200 ribu/ekor, Siamang Rp3 juta/ekor, Elang Jawa Rp 2.000.000,- hingga Rp5 juta/ekor, dan Nuri Kepala Hitam seharga Rp1 juta/ekor  (www.antaranews.com, 2014).

Fenomena penjualan satwa liar yang berpotensi merusak lingkungan tersebut mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penjualan/perdagangan satwa liar. Fatwa tersebut diumumkan pada 4 Maret 2014 dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Januari 2014.

Alasan dikeluarkan fatwa tersebut menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh karena dalam perspektif Islam, dimensi kemanusiaan, lingkungan, dan sosial memiliki relasi ketuhanan, termasuk di dalamnya menjamin keberlangsungan hidup satwa terancam punah (www.bbc.co.uk, 2014). Fatwa tersebut menegaskan perburuan dan perdagangan hewan langka dikategorikan sebagai "berdosa dan tidak bermoral."

Provinsi Jambi merupakan wilayah yang menjadi perburuan satwa liar. Di daerah ini terdapat empat taman nasional; Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Berbak, serta kawasan hutan lindung lainnya yang banyak dihuni oleh satwa endemik dan terancam punah.  Sulitnya mengendalikan kasus perburuan illegal dan perdagangannya karena wilayah yang luas dan keterbatasan aparat untuk melakukan pengawasan.

Makalah ini berupaya untuk mengungkapkan permasalahan perburuan dan perdagangan satwa liar serta bentuk-bentuk pelanggaran etika dan moral pada kejadian tersebut. Salah satu pertanyaan yang ingin dijawab, apakah kemiskinan dapat dijadikan justifikasi terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Terhadap Satwa Liar

Perlindungan terhadap satwa yang hidup di alam bebas telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam UU tersebut, satwa  liar didefenisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pada Pasal 21 ayat (2) dinyatakan dengan tegas larangan untuk : (a). menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b). menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;  (c). mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d). memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e). mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, menurut  Pasal 40 ayat (2) UU ini dapat dikenai hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun pemanfaatan satwa liar bukannya tidak boleh karena pemerintah memberikan izin untuk kegiatan-kegiatan seperti: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan;  peragaan; pertukaran;   pemeliharaan untuk kesenangan (Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan secara terbatas dan diaturan oleh peraturan pemerintah. Selain Undang-Undang No. 5 tahun 1990, aturan lain yang melindungi satwa liar tercantum dalam  Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Selain peraturan di atas, negara-negara di dunia secara teratur melaksanakan pertemuan setiap 2,5 tahun dan menghasilkan konvensi untuk melindungi satwa liar, mencegah perburuan dan perdagangannya. Konvensi tersebut diformalkan dalam bentuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES  menurut www.ksda-bali. go.id (2011)

a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;

b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;

c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi;

d. Munculnya urgensi  kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

Mekanisme pengendalian perdagangan spesies yang terancam punah yang digunakan oleh CITES berdasarkan mekanisme regulasi appendiks.  Daftar satwa yang dilindungi berdasarkan appendix sebagai berikut:

Tabel 1.

Jenis Appendix dan daftar satwa dilindungi di Indonesia

JENIS APPENDIX	KATEGORI	JUMLAH YANG DILINDUNGI	CONTOH SATWA YANG DILINDUNGI
Appendix I	seluruh spesies satwa liar yang terancam punah akibat segala bentuk perdagangan internasional/komersial. Izin hanya untuk penelitian dan penangkaran.	Dunia: sekitar 800 spesies Indonesia : mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa	semua jenis penyu, jalak bali, komodo, orang utan, babirusa, harimau, beruang madu, badak jawa, tuntong, arwana kalimantan.
Appendix II	spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan	Dunia: sekitar 32.500 spesies. Indonesia : mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenisdll. Total 546 jenis satwa	trenggiling, serigala, merak hijau, gelatik, beo, beberapa jenis kura-kura, ular pitas, beberapa ular kobra, dll
Appendix III	spesies satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara dan memberikan pilihan bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dimasukkan ke Appendix II atau Appendix I	Dunia: sekitar 300 spesies. Indonesia : tidak ada spesies yang masuk dalam Appendix III.

Sumber: www.ksda-bali. go.id (2011)

Menurut International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dalam  Pardosi (2010), terdapat beberapa kategori konservasi satwa liar:

1.   Punah (Extinct; EX)

Suatu takson dinyatakan punah apabila survei secara terus menerus pada habitat yang diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu. Survei dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari.

2.   Punah di alam liar (Extinct in the wild; EW)

Suatu takson dinyatakan punah di alam liar ketika takson tersebut diketahui hanya bisa ditemui di penangkaran tertentu.

3.   Kritis atau sangat terancam punah (Critically endangered; CR)

Suatu takson dinyatakan kritis atau sangat terancam akan kepunahan apabila memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk sangat terancam punah sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.

4.   Terancam (Endangered; EN)

Suatu takson dinyatakan genting ketika dinyatakan memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk keadaan genting, sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.

5.   Rentan (Vulnerable; VU)

Suatu takson dinyatakan rentan ketika data-data mengindikasikan kesesuaian dengan salah satu kriteria A sampai E untuk rentan atau rawan, sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.

6.   Hampir Terancam (Near Threatened; NT)

Suatu takson dinyatakan mendekati terancam punah apabila dalam evaluasi tidak memenuhi kategori kritis, genting, atau rentan pada saat ini tetapi mendekati kualifikasi atau dinilai akan memenuhi kategori terancam punah dalam waktu dekat.

2.1. Konsep Etika Dan Moral

            Etika dan moral merupakan pembeda antara masyarakat yang beradab dengan yang kurang/tidak beradab. Permasalahan etika muncul ketika keinginan suatu pihak untuk mencapai tujuannya, menyebabkan pihak lain menderita atau terhalang mencapai tujuannya.

Ada banyak sekali teori etika yang dikemukakan para ahli atau filsuf (Kartodiharjo, tanpa tahun),  diantara yang dominan adalah:

A.    Egoisme

Terdapat dua pengertian mengenai egoisme yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (selfish) tanpa memperhitungkan akibat perbuatannya pada orang lain, sedangkan egoisme etis menjelaskan tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self interest), namun sebatas hal tersebut tidak mengganggu kepentingan orang lain.

B.    Utilitarianisme

Menurut teori ini suatu tindakan dikatakan benar apabila membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Disini ada anggapan kuat bahwa setiap orang sama pentingnya.

C.    Deontologi

Suatu perbuatan tidak bisa dikatakan baik hanya karena hasilnya baik.hal ini, kewajiban moral bersifat mutlak, tanpa ada pengecualian apapun dan tanpa dikaitkan dengan keinginan dan tujuan apapun.

 D.     Teori Hak

Pada teori ini, suatu tindakan dianggap benar bila sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), yang bersumber pada hak hukum (legal rights), hak moral dan kemanusiaan (moral, human rights) dan hak kontraktual (contractual rights).

E.      Teori Keutamaan (Virtue Theory) 

Faham ini menekankan pada sikap atau tekad seorang manusia menjadi manusia utama dan bukan sebagai manusia hina. Contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan dan kerendahan hati.

F.      Etika Teonom

Pada teori ini sifat manusia dikaitkan dengan hubungan dan kehendak Tuhan sesuai dengan tuntunan kitab suci.

2.3. Masalah Etika Moral Pada Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar

Maraknya perburuan dan perdagangan satwa liar sangat terkait kepada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diungkapkan Wildlife Conservation Society (WCS) dalam Pardosi (2010).  Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum adalah kasus pidana pembunuhan orangutan dilindungi di  Pengadilan Negeri Tenggarong beberapa tahun lalu. Tersangka hanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta) meskipun bukti di persidangan menunjukkan adanya kejahatan terorganisir dalam perburuan orang utan tersebut. Banyak pihak mengharapkan hakim memberikan hukuman yang lebih berat sekaligus merupakan kampanye terhadap perlindungan dan penyelamatan satwa liar. (irfan dkk, tanpa tahun).

Pemerintah telah menyiapkan lembaga yang bertugas melindungi hutan dan biodiversitas di dalamnya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) namun lembaga ini belum mampu memberikan perindungan yang optimal. Menurut Irfan dkk ( tanpa tahun), hal ini disebabkan kurangnya personil serta fasilitas yang dimiliki, yang secara langsung mempengaruhi proses tata cara dalam pelaksanaan upaya perlindungan hutan dan satwa yang dilindungi.

Lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melindungi satwa liar tersebut diperparah lagi dengan kuatnya keinginan manusia untuk mengoleksi dan menikmati produk olahan satwa liar guna kesenangan pribadi. Jika masyarakat menghentikan permintaan atas satwa liar tersebut maka otomatis perdagangan satwa liar tidak marak seperti saat ini. (www.wwf.or.id. 2012).

Tabel 2.

Jenis dan Harga Menu Olahan Monyet Ekor Panjang Di Jakarta

No	Jenis Olahan	Harga (Rp)
1	Sate monyet	40.000 – 100.000 per porsi
2	Abon (biawak)	25.000 – 50.000 per bungkus
3	Otak monyet	300.000 – 500.000

Sumber: www.profauna.net

Kontribusi perdagangan spesies langka di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, terutama dalam menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal (Soehartono dan Ani, 2003). Hal ini terutama terlihat pada daerah pinggiran hutan yang masyarakatnya hidup dalam kemiskinan dan tingginya angka pengangguran.

  

Tabel 3.

Perdagangan Bagian Tubuh Penyu di Teluk Penyu Cilacap

pada Februari-April 2005

No	Jenis Barang	Harga (Rp	Jumlah	Asal
1	Opsetan	35.000-1.500.000	175	Situbondo & lokal
2	Pipa Rokok	7.000	20	Situbondo
3	Cincin	3.500 -5.000	300	Lokal & Situbondo
4	Gelang	7.000 - 10.000	65	Lokal & Situbondo
5	Minyak bulus	15.000 -50.000	500	Lokal
6	Dendeng	4000	25	Lokal
7	Daging matang	1000	20	Lokal
8	Telur	2000	400	Lokal
9	Tukik kering	35.000 - 50.000	5	Situbondo
10	Penyu hidup	35.000-100.000	1	Lokal

Sumber: www.profauna.net

            Indonesia merupakan daerah penyuplai dan pasar yang menarik dalam menjajakan satwa liar karena hutan tropis  yang dimiliki sangat luas dan mengandung keragaman biodiversitas yang sangat kaya. Mudahnya akses ke luar negeri semakin memperburuk kondisi satwa liar ini di habitat aslinya.

Tabel 4.

Fakta-fakta tentang Perdagangan Satwa Liar di Indonesia Tahun 2009

No	Jenis Fakta	Keterangan
1	Propinsi paling banyak memperdagangkan satwa dilindungi	Jawa Timur, Sumsel dan Bali
2	Kota paling banyak memperdagangkan satwa dilindungi	Pasar Burung Depok di Kota Solo, Ambarawa. , Surabaya, Semarang dan Jakarta
3	jalur penyelundupan satwa langka ke luar negeri	Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali dan Kepulauan Talaud di Sulawesi
4	Perdagangan satwa di Pasar Burung	Dari 70 pasar burung di 58 kota, 14 pasar memperdagangkan burung nuri dan kakatua, 21 pasar memperdagangkan primata, 11 pasar memperdagangkan mamalia dan 13 pasar memperdagangkan raptor (burung pemangsa) dan 11 pasar memperdagangkan jenis burung berkicau yang dilindungi.

Sumber: www.iwf.or.id (2014)

III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

            Penciptaan langit dan bumi serta terjadnya siang malam menurut Al Quran merupakan fenomena yang seharusnya dipelajari manusia agar dia dapat mengenal dirinya, mengenal adanya yang Maha Pengatur dan akhirnya beriman dan bertaqwa kepada yang Maha Mengatur tersebut. Meskipun bumi dan isinya diciptakan untk kesejahteraan manusia (antropocentris), tidak berarti manusia dapat menggunakannya dengan sesuka hati karena semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan yang Maha Mengatur alam semesta. Apalagi menurut Quran Surah Ar-Ruum 41, banyak kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah manusia.

            Pada konsep pembangunan berkelanjutan, semua kegiatan pembangunan termasuk aktivitas masyarakat yang hidup di zaman sekarang harus mempertimbangkan generasi yang akan datang. Generasi mendatang tidak akan bisa bertahan hidup jika lingkungan telah rusak atau kitayang hidup di zaman ini akan dikutuk karena mewarisi alam yang tercemar dan daya dukungnya amat rendah.

Melihat kepada kasus perburuan dan perdagangan liar, banyak sekali prinsip etika yang telah dilanggar. Manusia menjadi begitu egois dan gila kehidupan hedonis (kehidupan yang mengagungkan kemewahan hidup di dunia). Maraknya perdagangan di internet dan pasar satwa menunjukkan hal tersebut (www.antaranews.com).  Hanya dengan alasan fashion dan prestise, ribuan ular, harimau, atau buaya dibunuh untuk dijadikan jeket, sepatu, tas, ikat pinggang dan barang mewah lainnya.

Pelanggaran etika dan moral juga terjadi di lingkungan penegakan hukum dan pejabat pemerintah. Hukuman maksimal 5 tahun dan denda yang bisa mencapai 100.000.000,- terhadap pelaku perburuan dan perdagangan liar, ternyata bisa ditawar dan dinegoisasikan. Tak heran bila hukuman yang diberikan seringkali merupakan hukuman minimal sehingga tidak memberi efek jera kepada pelakunya. (Irfan dkk, tanpa tahun).

Di kalangan masyarakat bawah, kemiskinan menjadi alasan utama mereka melakukan perburuan satwa liar. Mereka tanpa sadar menjadi perpanjangan tangan orang-orang kaya dan pedagang yang serakah sementara imbalan yang mereka peroleh tidak sebanyak keuntungan yang mereka berikan kepada para pelaku utama tersebut.

Menurut Kartodiharjo (2013), Undang-undang menyangkut hutan seringkali tidak mempertimbangkan permasalahan mendasar yang terjadi di hutan dan kawasan sekitarnya. Salah satu permasalahan mendasar yang tak tersentuh pemerintah itu adalah kemiskinan masyarakat. Menurut ajaran Islam, kemiskinan akan mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan akan mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan.

Siapa yang bertanggung jawab terhadapnya maraknya perburuan dan perdagangan liar ini? Yang pertamakali tentu saja pemerintah karena negara memiliki perangkat negara, dana dan wewenang untuk mengendalikan semua tindakan negatif yang merugikan warga negara lain dan lingkungan. Jika ada aparat negara yang bermain-main dalam menegakkan hukum dan melindungi alam, maka seharusnya dihukum berat karena telah menyalahi sumpahnya sebagai pegawai negara.

Namun masyarakat juga tidak terlepas dari kesalahan. Ketidakmampuan mereka menahan hawa nafsu dan berpikir lebih bijaksana dalam memperlakukan alam, telah menyebabkan kerusakan yang parah di lingkungan hutan. Nafsu ingin menguasai alam (antropecentris) ini harus dikendalikan oleh diri mereka sendiri dan peraturan perundang-undangan yang ada.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

            Pelanggaran etika dan moral dalam kasus perburuan dan perdagangansatwa liar terjadi di semua level mulai dari tatanan kenegaraan hingga masyarakat bawah. Di tataran lebih tinggi melibatkan pejabat penegak hukum yang korup dan pegawai pemerintah yang semangatnya lemah dalam melaksanakan tugasnya mengawasi lingkungan.

Pelanggaran etika moral di tingkat masyarakat terjadi di level tinggi atau masyarakat kelas atas terlihat dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap satwa liar, baik untuk kepentingan fashion, prestise, kesehatan dan makanan serta alasan-alasan lain yang mereka pandang baik. Sedangkan masyarakat bawah melihat peluang berburu hewan liar sebagai tambahan pendapatan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

4.2. Saran

Guna mengatasi permasalahan perburuan dan perdagangan satwa liar, dapat disarankan sebagai berikut:

1. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan termasuk biodiversitas yang ada di dalamnya untuk generasi yang ada sekarang dan yang akan datang.

2. meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan dan kawasan sekitar hutan sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi alasan mereka melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar.

3. memperbaiki perangkat hukum yang ada saat ini sehingga menutup celah terjadinya transaksi hukum.

4. memberi hukuman berat kepada pejabat negara yang melakukan kecurangan atau menggunakan jabatannya untuk memuluskan tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar.

5. menutup izin pasar hewan dan kelompok-kelompok berkedok pecinta lingkungan yang merupakan organisasi tersembunyi perdagangan satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

CITES, Konvensi Internasional Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar, diunduh tanggal 9 September 2011 tersedia pada http://www.ksda-bali.go.id/?p=314

Haryadi K. tanpa tahun. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Pengelolaan Sumber daya Alam; Narasi-Aktor-Politik Jaringan. Unpublished book.

http//www.iwf.or.id, diakses tanggal 8 Mei 2014

http://www.profauna.net, diakses tanggal 8 Mei 2014

Irfan M, Hamongpranoto S dan Prija D. tanpa tahun. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan Yang Dilindungi Menurut Undang-undang no. 5 tahun 1990 di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Universitas Brawijaya Malang.

Kartodiharjo H (Ed). 2013. Kembali ke Jalan yang Lurus. Yogyakarta: Forci Development bekerjasama dengan Tanah Air Beta.

Menyelamatkan yang Tersisa dari Perdagangan Ilegal Satwa Liar. 2012. Diunduh tanggal  29 April 2014, tersedia pada http://www.wwf.or.id.

MUI: Perdagangan satwa langka 'haram', diunduh tanggal  29 April 2014, tersedia pada  www.bbc.co.uk.

Pardosi EE. 2010. Nilai Ekonomi Perdagangan Satwa Liar. http. repository.usu.ac.id , diakses tanggal 29 April 2014.

Perdagangan satwa secara online makin memprihatinkan, diunduh tanggal  29 April 2014, tersedia pada www.antaranews.com.

Setneg RI. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Setneg RI.

 Soehartono T dan Ani M. 2003. Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia. Jakarta: Japan International Cooperation Agency.

MERUBAH ARAH PEREKONOMIAN INDONESIA; Memacu Produk Unggulan, Mengurangi Produksi dan Konsumsi Barang-Barang Sampah

PADA salah satu blok pedagang di Pasar Anyar Bogor, terlihat deretan toko dan kios pinggir jalan yang menjual aneka jenis sepatu/sandal anak-anak, wanita dan pria dewasa. Sepatu tersebut terbuat dari plastik dan kulit sintesis yang harganya relatif murah. Melihat sepatu bertumpuk sebanyak itu, patut ditanya, siapakah yang akan membeli dan memakainya?

Di tempat lain, Pasar Jambu, kita juga dapat melihat puluhan jenis handphone (HP) berderet di etalase  toko. Barang impor tersebut dijual dengan harga bervariasi, dari ratusan ribu rupiah  hingga mendekati 10 juta rupiah per unitnya. Begitu banyak pilihan HP dengan keunggulan fitur masing-masing, dan harganya relatif mahal. Pikiran kita pun kembali tergelitik, benarkah orang Indonesia cukup kaya sehingga pasar untuk handphone begitu terbuka ? Banyak orang Indonesia yang memiliki HP lebih dari satu, berganti model setiap enam bulan sekali bahkan lebih singkat dari itu. Kenapa dan apa gunanya?

Jawabannya; orang Indonesia tidak membutuhkan barang-barang sebanyak itu. Tunggu saja beberapa bulan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan dari pabriknya, akan ada diskon bahkan penjualan banting harga.

Pada sisi lain masyarakat Indonesia selalu mengeluhkan naiknya harga komoditi kebutuhan pokok seperti beras, gula, cabe, bawang dan seterusnya. Kanapa untuk barang kebutuhan pokok seperti itu stoknya sering putus sehingga memicu kenaikan harga di pasar sedangkan untuk barang-barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok, justru suplainya demikian berlebih dan lancar? Mengapa pabrik atau pengusaha memproduksi begitu banyak barang yang tak termasuk kebutuhan pokok, padahal mereka tahu bahwa tak semuanya akan terjual sesuai harga yang mereka patok pertama kali?

Menurut ilmu ekonomi produksi besar-besaran tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi, agar kapasitas mesin pabrik atau alat terpakai sepenuhnya. Upah buruh yang murah, ikut menjadi faktor penting kenapa pengusaha ingin memproduksi lebih banyak dan kemudian menggenjot bagian pemasaran untuk merayu konsumen agar barang-barang mereka terjual lebih banyak. Prinsip ekonomi kapitalis “uang harus tumbuh” telah menyebabkan absorbsi sumber daya alam, kerusakan lingkungan dan kita terjebak dalam menghasilkan barang yang tidak bermanfaat.

Gambar 1. Hirarki Keharusan

 (Hoogendjik, 1996; hal  43)

Satu faktor lagi yang mendorong produksi skala besar tersebut adalah harga bahan mentah yang murah, yang tidak memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalamnya. Dalam bisnis sepatu misalnya, harga bahan baku karet merupakan harga murni yang dihitung dari biaya yang terpakai untuk menyadap, mengolah karet secara sederhana dan membawanya ke pabrik. Di dalam harga tersebut tidak tercakup kerugian yang diderita lingkungan akibat hutan yang beralih menjadi kebun karet, polusi di sungai dan udara karena penggunaan pupuk serta bahan kimia untuk processing di pabrik. Hal itulah yang menyebabkan sepatu produksi Bogor (dan barang-barang lain di Indonesia) dapat dihasilkan dalam jumlah banyak plus harga murah.[1]

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kita tidak memproduksi barang dengan jumlah lebih sedikit, sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun berkualitas? Mengapa Indonesia membiarkan dirinya dibanjiri produk HP luar yang beragam, sebagian berkualitas rendah yang jumlahnya melebihi kebutuhan normal masyarakat kita? Apakah karena negara kita tidak memiliki aturan pasar yang kuat untuk membatasi impor tersebut sehingga kita dengan mudah dikepung oleh barang-barang yang sesungguhnya tidak diperlakukan?

Ada tiga unsur utama dalam kegiatan ekonomi di dunia ini; pemilik pabrik/modal, konsumen (masyarakat), dan pemerintah. Jika perekonomian Indonesia ingin membaik, ketiga unsur tersebut harus merubah cara pandangnya terhadap barang.

Sudah jamak di dunia ini pemilik pabrik atau modal menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan modal sekecil-kecilnya. Prinsip tersebut sah-sah saja, tapi apakah keuntungan tersebut harus meningkat terus dan terus? Pemilik modal harus menyadari ada keterbatasan keuntungan, dan ketika hal itu tiba, mereka harus kreatif mencari jenis usaha lain yang memberi keuntungan baru. Keragaman bisnis akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, kemahiran baru dan trend. Menurut Hoogendijk (1998; hal 98) pengusaha seharusnya tidak hanya berpikir bahwa merupakan pemborosan jika mesin tidak digunakan sepanjang hari. Pengusaha harus memikirkan kepentingan lebih luas; masyarakat, lingkungan dan masa depan. Jangkauan pemikirannya harus sampai kepada; apakah ekosistem global memungkinkan untuk memproduksinya, seberapa banyak dan bagaimana kualitasnya, bisakan produk tersebut diperbaiki dan digunakan kembali?

Dari uraian di atas dan dengan merenungkan kondisi yang ada di sekitar kita, terdapat masalah utama yang kita hadapi saat ini, yaitu:

1. Pengabaikan terhadap konsep Sustainable Development dan ekonomi hijau
2. Pembangunan infrastruktur jalan dan pendukung industri lainnya sangat  lamban
3. Sikap hidup masyarakat yang konsumtif
4. Indonesia tak memiliki rancangan strategis tentang industri apa yang harus mendapat dukungan berlebih.
5. Cikal bakal industri nasional, yaitu kerajinan khas Indonesia, belum memperoleh dukungan optimal

Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah?

1. Konsisten membangun ekonomi hijau

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting untuk mengembalikan pemilik modal dan konsumen kepada perilaku ekonomi yang benar. Pajak lingkungan, insentif untuk usaha rakyat yang ramah lingkungan dan berkualitas, pajak impor yang tinggi dan terus mendorong upaya tercapainya swasembada pangan, merupakan langkah-langkah penting agar pasar Indonesia dibanjiri oleh produk berguna, yang benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat, bukan barang-barang yang hanya akan memperbanyak sampah di bumi ini.

Penerapan pajak lingkungan dan internalisasi biaya kerusakan lingkungan, terutama terhadap perusahaan besar yang mengeksploitasi sumberdaya alam atau menyumbang pencemaran, sangat efektif untuk mengurangi kerusakan yang mereka timbulkan atau untuk menghemat sumberdaya alam. Disinsentif timbul karena biaya produksi menjadi bertambah.

Gambar 2.

Perbedaan laba hasil yang ditimbulkan oleh penerapan pajak lingkungan dan internalisasi biaya kerusakan lingkungan (Hoogendijk, 1996)

Prinsip ekonomi hijau harus dipandang bukan sebagai penghambat perekonomian, namun justru mendorong terciptanya pasar yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita lihat dua perbandingan berikut.

Sebuah negara berkembang –A- menghasilkan pemasukan ekonomi kotor (brutto) bernilai 100. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pemasukan tersebut mencapai 60 (untuk membiayai produksi serta perbaikan kerusakan lingkungan yang terjadi), sehingga pemasukan netto negara itu menjadi 40.

Bandingkan dengan negara B, yang menjalankan ekonominya dengan cara lebih bersih dan sedikit limbah, cerdas, tenang. Meskipun nilai yang dihasilkan perekonomiannya hanya 40, namun biaya yang dikeluarkannya untuk produksi dan perbaikan kerusakan lingkungan hanya 10, sehingga pemasukan bersihnya menjadi 30. Meskipun pemasukan netto negara B lebih kecil dari negara A namun persentase kehilangan nilai perekonomiannya jauh lebih kecil – 25% berbanding 40% (Hoogendijk, 1996).[1]

Hoogendijk (1998) menyarankan pemerintah menghentikan sikap memihak kepada pengusaha besar, pengetatan kontrol terhadap investasi, mendorong substitusi impor dan konversi produk secara umum, melawan oligarki dan monopoli kecuali untuk komoditas yang dibutuhkan masyarakat luas, mengubah pajak pertambahan nilai (PPN) kerja menjadi PPN  energi dan lain-lain.

2. Membangun infrastruktur di daerah penghasil produk unggulan

Dalam Master Plan Percepatan Penguatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah diplot Jawa merupakan basis pembangunan industri dan perdagangan sedangkan Sumatera berbasiskan perkebunan dan pertambangan. Penetapan itu menyebabkan banyak jalan, jembatan dibangun dan lapangan udara diperlebar di Pulau Jawa. Akibatnya laju alih fungsi lahan pertanian di tanah yang merupakan tersubur di Indonesa sangat cepat. Ini menyebabkan produksi pangan nasional menurun.

Sebaliknya di Pulau Sumatera yang tanahnya kurang subur sehingga lebih cocok untuk tanaman perkebunan, pembangunan infrastruktur tersebut jauh dari memadai. Hal ini menyebabkan pengangkutan hasil perkebunan menjadi mahal. Ongkos angkut kontainer dari Padang ke Jakarta sebaagi contoh, hampir empat kali lipat lebih tinggi dari biaya angkut Jakarta-Singapura (US$600 berbanding US$185).

Di Sumatra pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan umumnya dilakukan melalui jalan darat. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada jalan-jalan negara, provinsi dan kabupaten sehingga mengganggu transportasi umum secara keseluruhan dan beban bagi kas daerah/negara untuk memperbaikinya. Jenis transportasi lain seperti kereta api dan  kapal laut belum dikembangkan karena pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk membangun jaringan rel kereta atau pelabuhan laut.

3. Mencerdaskan dan menghimbau masyarakat untuk hidup lebih membumi.

            Masyarakat harus diajak untuk hidup hemat, mengkonsumsi barang-barang lebih sedikit namun berkualitas baik. Untuk itu pajak iklan harus dibuat lebih tinggi khususnya untuk barang-barang lux dan bersifat pencemar sedangkan iklan layanan masyarakat diberi harga rendah, bahkan gratis (khususnya di media milik pemerintah)

Konsumen yang selama ini dimanjakan oleh iklan, harus kembali kepada akal sehat bahwa barang tetaplah barang, yang memiliki kemampuan terbatas untuk memuaskan keinginan manusia. Tubuh hanya memerlukan sedikit saja dari sekian banyak barang yang tersedia di pasar. Mengacu kepada Law of Diminshing Return, hati manusia bahkan lebih selektif karena tingkat kepuasannya akan berkurang seiring dengan bertambahnya koleksi barang yang dimiliki.

Menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa alamnya telah tergerus untuk memproduksi barang-barang yang tidak mereka butuhkan, atau dijual ke luar negeri dengan harga yang murah, mungkin membutuhkan kampanye jangka panjang.  Namun bukan tanpa pengharapan. Hidup sederhana dan menyukurinya serta menolak/mengecam semua bentuk pemborosan, telah diajarkan  semua agama. [2]

4.            Membuat skala prioritas tentang industri yang mendapat dukungan dari pemerintah.

Industri tersebut harus berbasis keunggulan lokal, yang hanya dimiliki oleh sedikit negara di dunia namun prospek pasar luas. Agar bisa mendorong pertumbuhan industri berbasis inovasi pemerintah harus menciptakan situasi yang kondusif, diantaranya mendorong inovasi serta Research and Development (R&D). Saat ini posisi Indonesia dalam bidang inovasi tidak terlalu membanggakan. Global Innovation Index Indonesia tahun 2012 berada di peringkat 100 dari 141 negara, terendah di antara negara ASEAN. Dana yang dibelanjakan pemerintah untuk R&D juga sangat rendah (hanya 0,08% dari GDP). Kondisi ini menyerupai kemunduran China pada akhir abad ke-18 hingga awal abad 19.[3]

.Jerman adalah satu contoh negara yang membangun industri berbasiskan inovasi. Jerman menduduki peringkat negara nomor 3 paling inovatif di dunia, memiliki hak paten terbanyak di dunia dan menghasilkan sekitar 80 orang peraih nobel. Industri penting yang dibangun dan dipilih negara ini untuk dikembangkan adalah industri mobil, konstruksi mesin, elektroteknik, teknologi lingkungan dan nanoteknologi. (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de.go.id)

Indonesia bisa meniru Jerman dengan memilih komoditi tertentu untuk dikembangkan. Kita memiliki sawit dan karet yang berprospek besar untuk menyuplai sebagian besar kebutuhan dunia. Namun kita membiarkan pasar sawit dan karet dikuasai oleh pengusaha asing meskipun dari segi luas areal lebih banyak dimiliki oleh masyarakat (petani mandiri). Keadaan menjadi lebih tidak menguntungkan Indonesia karena sebagian besar industri pengolahan karet dan sawit bersifat semi processing sehingga pertambahan nilai dari produk akhirnya dinikmati negara lain.

Industri pangan di tanah air juga harus diperkuat. Ketergantungan Indonesia kepada produk pangan dari luar negeri harus dipangkas dengan cara mengembalikan pola dan jenis konsumsi sesuai dengan kebiasaan/kultur di masing-masing daerah.. Setiap daerah di nusantara ini memiliki tanaman pangan khas masing-masing. Pemerintah harus menghentikan upaya untuk menyeragamkan konsumsi pangan di seluruh daerah karena hal tersebut berakibat tekanan yang terlalu tinggi terhadap komoditas pangan tertentu (beras misalnya).

Khusus menyangkut impor daging sapi (atau ternak sapi), perlu dikaji lagi apakah Indonesia benar-benar membutuhkannya? Indonesia sendiri memiliki suplai ternak kecil (kambing, domba, babi), unggas dan ikan yang memadai.  Ini artinya dapat memenuhi kebutuhan akan daging hewani tanpa keharusan untuk memperoleh daging sapi atau kerbau.

Bahkan kita dapat menekan kebutuhan daging hewani –dengan jalan mengurangi konsumsi daging hewani dan beralih ke sumber protein nabati--karena menurut hasil studi, rata-rata konsumsi daging di dunia, telah melebihi standar hidup. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa level konsumsi daging oleh manusia telah menyamai konsumsi hewan karnivora bertubuh kecil (babi dan ikan-ikan kecil). Tingkat tropik manusia (dihitung dari tingkat tropik makanan dalam diet dan proporsi yang dikonsumsinya) mencapai  level 2,21. (level 1 untuk herbivore, level 2 untuk karnivora kecil, level 3 untuk karnivora besar dan level 4 untuk karnivora yang memiliki sedikit pemangsa seperti beruang kutub). Kita tidak membutuhkan konsumsi daging hewani sebanyak itu untuk dapat bertahan hidup.

Gambar 3 .

 Level tropik manusia menyamai hewan karnivora kecil, meningkat pesat karena konsumsi di negara yang ekonominya tengah berkembang pesat seperti India dan Cina (sumber: http://nationalgeographic.co.id)

5.                  Mendukung industri rumah tangga berciri khas Indonesia

Banyak kerajinan rakyat seperti batik, emas, perak dan batu sungai (akik) yang meskipun diproduksi dalam skala kecil dan menengah namun memiliki specialty atau niche sehingga terkenal hingga ke luar negeri.  Beberapa negara di dunia hidup dari industri yang cikal bakalnya merupakan kerajinan rumah tangga  seperti Swiss dengan industri jamnya serta Belanda dengan agroindustri bunga..

Nilai ekspor bunga tulip dari Belanda mencapai US$ 2,4 miliar dari ekspor langsung sedangkan jika digabungkan dengan nilai penjualan dari sistem lelang menjadi US$ 13 hingga 20 miliar per tahun. Keseriusan membangun industri bunga ini didukung dengan inovasi berupa munculnya varian baru bunga tulip setiap tahun serta adanya festival bunga. (www.liputan6.com). Bandingkan dengan industri batik kita yang nilai ekspornya masih rendah.

Tabel 1: Nilai Ekspor Batik Nasional 2004-2009

Tahun	Nilai Ekspor Batik Nasional
2004	US$ 34,41 juta
2005	US$ 12,46 juta
2006	US$ 14,27 juta
2007	US$ 20,89 juta
2008	USS 32,28 juta
Triwulan I 2009	US$ 10,86 juta

                  Sumber: Suara Pembaruan, 3 Oktober 2009 (dalam  Ulum, tanpa tahun).

                  Sebagai kesimpulan Indonesia harus mereorientasi kebijakan ekonominya, tidak lagi sebatas mengejar pertumbuhan, tapi lebih fokus kepada efisiensi (menghasilkan barang yang benar-benar berguna) dan kehati-hatian memilih dan mendukung industri nasionaL. Langkah ini diharapkan dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam, mengurangi kerusakan lingkungan dan masyarakat tidak terjebak dalam kehidupan boros.

DAFTAR BACAAN

Hoogendijk, W. 1996. Revolusi ekonomi Menuju Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembebasan Ekonomi dari Pengejaran Uang Semata. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de.go.id

Kynge, J. 2007. Rahasia Sukses Ekonomi Cina; Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serikat sebaagi Superpower Ekonomi Dunia.  Bandung: Penerbit Mizan.

Manusia Semakin Karnivor, http://nationalgeographic.co.id, diakses tanggal 18 Desember 2013.

Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia, bahan presentasi Faisal Basri 2 Desember 2013.

Tulip, Salah Satu Andalan Komoditi Ekspor Belanda, www. Liputan6.com, diakses tanggal 18 Desember 2013.

Ulum, I.MD. tanpa tahun. Batik  Dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional.

---

[1] Cina adalah negara yang menikmati pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, mencapai dua digit. Namun itu dibangun di atas pengorbanan lingkungan yang besar. Gurun di sebelah utara memakan kota-kota kecil dan besar yang ada ditepi-tepinya, sungai menghilang,  makanan tercemar hormon binatang dan zat kimia, munculnya penyakit baru seperti flu burung dan SARS hingga polusi yang buruk. Pembangunan ekonomi Cina juga menguras SDA dan merusak lingkungan di Indonesia, PNG dan tempat-tempat lain di dunia (Kynge, 2007, hal 160-161).

 [2] Masyarakat harus memilih antara produksi pada tingkat menengah dan gaya hidup sederhana dengan alam yang melimpah; atau lebih banyak produksi dengan kekayaan alam lebih sedikit. (Hoogendijk, 1996; hal 82)

[3] Rasulullah pernah berdiskusi dengan Jabir. “Mengapa engkau berlebih-lebihan.” Jabir menjawab, “Apakah didalam whudu tidak boleh berlebih-lebihan?”. Kemudian Rasulullah menjawab, “Ya, janganlah engkau berlebih-lebihan ketika whudu meskipun engkau berada di sungai”. (Mengapa Kita Harus Hidup Hemat, www.majelismunajat.com, diakses 17 Desember 2013)

[4] China mengalami kemandekan waktu itu dimungkinkan oleh beberapa hal: (1) kekakuan proses ujian kerajaan yang pada intinya mengabaikan sains, (2) penduduk yang terlalu banyak sehingga menghambat pengembangan mesin yang menghemat tenaga manusia, (3) pengundulan hutan yang menyebabkan China sulit memperoleh pasokan kayu bakar-sumber energi waktu itu, dan (4) pendanaan yang banyak di bidang militer dan pertahanan. (Kynge,  2007).

Sepiring Nasie Goreng di Restoran "Tua"

Menikmati santapan dalam suasana tempo doeloe? Pastilah berbeda rasanya. Dan itulah yang disajikan di restoran ini.

Semua yang terdapat di restoran ini bernuansa Indonesia zaman dulu, mulai dari ejaan yang dipakai dalam buku menu hingga ornamen di dinding; termos tua, kotak kerupuk segi empat, panci besi yang cat nya sedikit mengelupas hingga payung dan sangkar burung terbuat dari kayu yang digantung di langit-langit. Terlihat indah dan nostalgik.

Hidangan di restoran ini tak kalah tua dan rasanya asli Indonesia. Ada nasie goreng tempoe doeloe, bee hoen djawa, ijs tjampur mangga dan banyak lagi yang mungkin sulit dieja oleh anak-anak sekarang. Bahkan mereka juga punya limun, minuman botol yang tahun 70an sering saya teguk terutama di hari raya.

Jelas semua yang terlihat hanyalah rekonstruksi keadaan di masa Indonesia belum dibanjiri makanan cepat saja atau restoran Padang yang berlomba-lomba untuk terlihat modern. Namun usaha pemilik restoran untuk menampilkan suasana berbeda mampu mengikis kebosanan pengunjung yang terbiasa dengan pemandangan itu ke itu saja.

 

Di sinilah, di sebuah restoran "tua", di atas bangku dan kursi kayu, saya duduk menikmati nasie goreng lezat, hingga suapan terakhir. Luar biasa.