Workshop Australia Awards: Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Nelayan

AMBON – Diskusi tentang pentingnya untuk me-revitalisasi dan me-reinterprestasi “sasi”, yaitu kesepakatan tradisional di masyarakat pesisir tentang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berikut sanksi pelanggarannya, menghangat pada workshop bertema “Chalenges and Opportunities in the Management of Coastal Zones, Marine and Small Island Resources in Maluku Province” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Australia melalui lembaga pengelola beasiswanya AusAid di Ambon (30/11) lalu. Workshop yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku R. F. Far Far, SH, MH, ini menghadirkan sejumlah pakar kelautan Indonesia yang pernah menerima beasiswa dari pemerintah Australia dan pakar dari James Cook University Australia. 

 

Mengapa Maluku yang dipilih, hal ini terkait dengan kondisi geografi Maluku yang terdiri dari hanya 7% daratan dan 93% lautan. Negeri yang berjuluk ”The spicey Island and Exotic Marine Paradise” ini sejatinya sangat kaya hasil laut namun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya infrastruktur pendukung, pembangunan ekonomi yang lambat hingga rawan bencana alam. Akibatnya, kehidupan nelayan menjadi semakin sulit di provinsi yang akan mencanangkan dirinya sebagai lumbung ikan nasional tersebut. 

 

Adalah Prof. Hermien Soselisa yang mengangkat wacana pentingnya merevitalisasi sasi untuk mengurangi dampak kerusakan lebih berat di wilayah kelautan Maluku. Diakuinya, sasi mulai ditinggalkan di beberapa kawasan dan pemerintah selama ini tidak berusaha untuk mempertahankan budaya lokal tersebut. 

 

”Sasi merupakan jalan tengah antara paham eksploitasi bebas dan paham deep conservasionist. Melalu penerapan sasi, wilayah perairan tertentu ditutup untuk kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu tertentu, kemudian dibuka lagi untuk dimanfaatkan, sehingga wilayah tersebut memiliki waktu untuk pulih dari kerusakan,” jelasnya. 

 

Pakar dari Kementrian Kelautan Prof. Jamaluddin Jompa PhD setuju bahwa sasi dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari over-fishing dan eksploitasi berlebihan lainnya namun dia menghargai bila nilai yang ada pada sasi diteliti dulu untuk mencari pembuktian akademisnya. 

 

“Bisa dengan pendekatan marine biology atau marine ecology. Kita jadi tahu mengapa nenek moyang kita membuat sasi itu. Jika di back-up ilmu pengetahuan, generasi yang hidup sekarang bisa lebih mengapresiasinya,” timpalnya. 

 

Yvonne Pattinaja, Kasi Tata Ruang Laut Nasional pada sesi lain menyoroti konflik antara beberapa produk hukum yang ada di Indonesia. Pada level nasional, telah ada UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir namun di kabupaten dan kota banyak ditemui Peraturan Kepala Daerah yang berbenturan dengan produk hukum yang ada di atasnya. Dia juga melihat masalah besar dimana sangat rendah minat masyarakat khususnya yang berasal dari wilayah pesisir untuk belajar ilmu kelautan.

 

Sekretaris Pertama AusAid Emily Serong mengharapkan workshop ini dapat menjadi jembatan antara pakar dari berbagai disiplin ilmu guna berdiskusi dan mencari solusi tentang masalah kelautan dan pemberdayaan masyarakatnya. ”Kami juga berharap networking sesama alumni penerima beasiswa Australia akan terbangun lebih baik lewat pertemuan ini, ”jelasnya.

Workshop yang sepenuhnya didanai pemerintah Australia ini juga memberi kesempatan kepada Alumni yang berada di luar Ambon untuk ikut berpartisipasi. Calon yang berminat diharusnya menulis esay singkat tentang pentingnya workshop ini bagi pengembangan karirnya atau daerah yang diwakilinya. Sebanyak 25 orang alumni AusAid akhirnya terpilih, termasuk satu dari Jambi yakni Ir. Asnelly Ridha Daulay, M. Nat Res Ecs, penerima beasiswa Australia tahun 2002-2004 yang sekarang bertugas sebagai peneliti di Balitbangda Provinsi Jambi. (infojambi.com/ARD)

Problematika Kemacetan di Kota Jambi

KEMACETAN di Kota Jambi semakin parah saja. Permasalahannya ternyata tak hanya terletak pada sempitnya ruas jalan, namun diperumit oleh prilaku pengendara mobil dan motor yang tidak tertib, parkir seenaknya di badan jalan, penjual kaki lima yang semakin bertambah sampai dengan seringnya lampu lalu lintas mati di titik-titik tertentu dan di jam paling sibuk. 

 

Terhitung ada beberapa lokasi yang sering membuat panik karena begitu masuk ke sana, jangan harap akan keluar segera. Titik itu antara lain di pertigaan masjid Nurdin Hamzah hingga kompleks sekolah Al Ahzar, depan SD Negeri 47, sekitar SMA 5, depan sekolah Adhyaksa hingga ke perempatan di Telanaipura menuju kantor Gubernur Jambi. Masih ada titik-titik macet lain yang cukup panjang jika diuraikan di sini.

Waktu macetnya pun bisa diprediksi, yaitu ketika anak-anak pergi dan keluar dari sekolah, yakni pagi sekitar jam 07.00 – 07.30 WIB, siang sekitar jam 13.00 – 14.00 hingga sore sekitar jam 16.00. Kondisi ini terus berulang dan semakin parah hari ke hari.

Praktis belum banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota ataupun Provinsi Jambi untuk mengatasi hal ini. Bahkan polisi yang mengatur lancarnya arus lalu lintas sering tidak berada di tempat ketika pelayanannya sangat dibutuhkan. Alhasil deretan antrian mobil makin panjang, pengendara motor saling salib tanpa peduli akan mencelakai orang atau merusak kendaraan orang lain. Wajah-wajah panik, marah dan kesal pun terlihat di mana-mana. Pemandangan dan pengalaman yang langsung merusak mood di saat kesegaran pikiran sangat dibutuhkan untuk belajar atau bekerja.

Disadari upaya memperluas ruas jalan bukan hal yang mudah. Keterbatasan anggaran pemerintah sudah sering diungkapkan dan dijadikan alasan. Jangankan untuk membangun jalan baru atau memperlebarnya, memperbaiki jalan yang rusak saja pemerintah hampir tak berdaya.

Melihat kondisi ini, mungkin kita harus mengubah rutinitas kegiatan kantor terutama PNS di Kota Jambi. Jika ditelusuri, jalan semakin ramai dikarenakan para pengguna memanfaatkan jalan pada saat bersamaan. Pada pagi, siang dan sore puncak keramaian, waktunya bertepatan dengan pegawai masuk kantor, istrirahat siang dan keluar dari kantor. Misalnya saat ini ada sekitar 8 ribu PNS di Kota Jambi dan sekitar 4 ribu anak yang keluar dari rumah menuju sekolahnya, maka dapat diperikirakan terdapat sekitar 12 ribu pengguna jalan pada pagi itu. Itulah yang menyebabkan lalu lintas di Kota Jambi tak bisa selancar dulu lagi.

Menyadari hal ini, ada baiknya pihak berwenang di Kota Jambi merubah jadwal PNS masuk kantor menjadi jam 9 pagi. Jadwal pulangnya bisa diperpanjang menjadi jam 5 sore. Hal ini akan mengurangi tekanan arus lalu lintas secara signifikan karena tidak berbenturan dengan rutinitas anak sekolah.

Pengaturan seperti ini sebenarnya tidak asing lagi karena telah berlangsung lama di Jakarta dan kota-kota besar di dunia lainnya. Para pekerja di sana memulai aktivitasnya pada jam 9 pagi sementara sekolah dan kampus telah memulainya 2 jam lebih awal.

Dengan pengaturan baru tersebut diharapkan orangtua yang pekerja atau yang PNS memiliki waktu cukup untuk mengantar dan mengurus kebutuhan sekolah anaknya serta mempersiapkan dirinya sendiri untuk bekerja lebih baik, tanpa tekanan dan kepanikan terjebak macet di jalan. 

 

Lompatan kebijakan seperti ini diperlukan, terutama saat pemerintah kesulitan mengumpulkan dana dan selalu kalah cepat dengan laju kerusakan jalan. (Asnelly Ridha Daulay).

Batik Jambi, Batiknya Orang Gedongan

CUKUP banyak yang mengeluhkan mahalnya batik Jambi. Ucapan itu terlontar melihat harga sepotong batik Jambi yang mencapai ratusan ribu rupiah, sementara batik dari Jawa bisa dibeli dengan selembar uang lima puluh ribuan rupiah. Ternyata anggapan batik Jambi itu mahal, benar adanya. Bahkan di era 70-an, hanya orang gedongan yang mengenakan batik.

Salah seorang pengrajin batik Jambi Azmiah (45), mengatakan bahwa di waktu dulu yang memakai batik Jambi hanya orang kalangan atas. ”Langganan ibu saya kebanyakan pejabat dan istrinya, paling rendah ya... camat. Orang biasa jarang sekali,” cerita Azmiah tentang ibunya, almarhum Asmah, yang merupakan pengrajin batik generasi awal di Kota Jambi.

Kala itu batik belum dibuat menjadi pakaian, hanya dipakai dalam bentuk sarung dan selendang. Harganya sekitar Rp60 ribu hingga Rp70 ribu sepotongnya, harga yang cukup mahal kala itu. Namun meski mahal, pesanan batik waktu itu tetap banyak.

”Pemakai batik mengerti bahwa pada batik itu, yang dinilai seninya. Uang soal ke dua,” tambah wanita setengah baya yang masih kelihatan cantik ini. Motif batik Jambi memang khas dan berbeda dengan batik Jawa. Kerajinan icon Jambi ini merupakan refleksi dari alam, terlihat dari motif yang dibatikkan seperti Durian Pecah, Kapal Cina, Batanghari, Angso Duo, Antlas hingga Riang-riang.

Ada satu motif batik kuno yang jarang dicetak, namanya motif jayo. Konon motif ini pernah dipesan oleh Raja Siginjai untuk pakaiannya sendiri. Motif jayo yang bermakna kemakmuran ini menunjukkan tingginya status sosial seseorang. Motif ini dicetak hanya jika ada pesanan, dan harganya bisa mencapai tiga juta rupiah.

”Jadi kalau batik Jambi dibilang mahal, mungkin benar juga. Karena batik Jambi bukan sekedar pakaian tapi sesuatu yang bernilai seni dan sarat cerita tentang daerah ini,” kata pengrajin yang memiliki 48 anak binaan ini.

Hal lain yang membuat batik Jambi ”yang asli” mahal, adalah karena proses pembuatannya menggunakan pewarna alam seperti indigo, kayu bulian, daun mangga dan kayu sepang. Batik yang dikenakan oleh kalangan atas tentu saja harus enak dipakai serta tidak berbahaya untuk kesehatan. Pembuatannya pun secara tulis, bukan dicetak. ”Batik Jambi mahal karena ditulis dan menggunakan bahan yang aman untuk kulit,” jelasnya.

Saat ini, karena menyesuaikan dengan pesanan masyarakat banyak, batik Jambi pun dibuat dengan harga lebih murah. ”Tapi batiknya dicetak dan menggunakan pewarna buatan,” jelas Azmiah yang pernah mendapat order 100 potong scraf dari salah satu museum di Kota London, Inggris ini. (ARD)

Batik Jambi Di Tangan Dua First Lady

PENGRAJIN batik Jambi beruntung memiliki dua istri gubernur yang sangat peduli dengan karya mereka. Kedua first lady itu adalah Lily Sayoeti dan Ratu Munawarroh Zulkifli. Keduanya sering disebut-sebut, bahkan dibanding-bandingkan oleh para pengrajin batik, khususnya mereka yang berada di Kota Seberang.

Meski sama-sama getol mempromosikan batik ke luar daerah hingga ke luar negeri, ternyata pendekatan yang dipakai ke dua wanita yang sama-sama ayu ini berbeda. Lily Sayoeti yang lebih dulu menjadi first lady menyukai batik yang berwarna cerah sehingga batik yang beredar pada era kepemimpinan suaminya, Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999) banyak yang berwarna terang. Pilihan ini mungkin terkait dengan latar belakang dirinya yang seorang artis dan menyukai hal-hal glamour.

Selain itu, wanita berdarah Minang ini menganjurkan pencetakan batik Jambi dilakukan di sentra batik Jawa dengan alasan biaya produksi dan upah lebih murah. Batik bermotif Jambi pun diproduksi secara masal di Jawa, bahkan batik yang dipromosikan ke luar negeri seringkali dibuat oleh tangan-tangan orang Jawa. Hal ini belakangan dikeluhkan oleh pengrajin lokal karena orderan mereka jadi sepi. Namun pendekatan Lily itu bisa mengangkat batik Jambi di kancah nasional dan internasional.

Ratu Munawarroh memiliki pendekatan yang berbeda. First lady yang mendampingi suaminya Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2010) selama dua periode kegubernuran, lebih menyukai batik dengan warna gelap dan teduh. Orang sering menghubung-hubungkan pilihan ini dengan latar belakang pendidikan pesantrennya yang kuat. Selain itu, wanita berdarah Sunda ini rajin menggali corak lama dan memberdayakan pengrajin asli Jambi untuk membuat batik-batik tersebut.

Ratu sendiri sering memakai batik dengan warna yang gelap tapi guntingannya berkelas. Dia juga yang membangkitkan kembali pemakaian tengkuluk dengan bahan batik Jambi serta baju kurung melayu.

Kita menunggu pendekatan apa yang akan dilakukan istri gubernur yang sekarang, Ny. Yusniana Hasan Basri untuk menjadikan batik Jambi tuan rumah di negeri sendiri. (ARD)

Ied Adha, November 2011

 

Someday we will look at again this photo and recall the time we shared as a family. Hope God bless us always.