TERDAPAT dua fase penting dalam siklus hidup manusia, yakni fase tumbuh dan fase berkembang. Fase tumbuh terjadi secara alami dan kodrati, namun fase berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar manusia itu sendiri. Jika dilihat dari fase tumbuh (atau fase sekolah) perempuan di Jambi, tampaknya cukup menggembirakan. Ini terlihat dari beberapa indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di dunia pendidikan.
Data yang dipublikasikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, mencatat AMH tahun 2008 antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi nyaris sama, yaitu 100% AMH laki-laki dan 99,76% AMH perempuan. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi strata 1 (S1), secara cukup mengejutkan menunjukkan perempuan lebih tinggi yaitu 15,83%, dibanding APK laki-laki yang berada di angka 10,56%.
Namun agaknya perempuan tak mampu mempertahankan kesetaraannya ketika memasuki fase berkembang, yaitu fase persaingan di dunia kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2010, Jumlah penduduk perempuan yang bekerja pada bulan Agustus 2009 hanya sekitar separuh dari pekerja laki-laki yaitu 442.937 orang. Bila dilihat lebih spesifik lagi, meskipun APK perempuan berpendidikan S1 lebih tinggi dari laki-laki, pekerja perempuan berbekal izajah S1 berjumlah 21.190 orang, atau 10.000 lebih rendah dari pekerja laki-laki dengan jenjang pendidikan yang sama .
Kesenjangan akan makin terlihat di lingkungan birokrasi atau yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pada lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2009 jumlah PNS perempuan 2.262 orang sedangkan laki-laki 3.547 orang. Jumlah perempuan yang dipercaya memegang jabatan struktural hanya sekitar sepertiga dari jumlah laki-laki, yaitu 235 orang, itupun sebagian besar di eselon terendah yaitu eselon IV/a sedangkan di barisan pejabat eselon II/a yang berjumlah 38 orang, perempuan yang duduk di sana tidak habis dihitung dengan sebelah tangan.
Di bidang politik dan legislatif, kondisinya lebih miris. Kabupaten atau Provinsi lain di luar Jambi telah mendudukkan perempuan terbaiknya di kursi Bupati, Walikota, Gubernur atau sebagai wakilnya namun di Jambi hal tersebut belum terwujud. Demikian juga perempuan yang duduk di kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, hanya 34 orang dari keseluruhan 385 kursi. Angka ini memang lebih tinggi 2 kursi dari tahun sebelumnya tapi belum memuaskan. Mungkin saja parpol telah memenuhi quota 30% perempuan duduk sebagai pengurus atau sebagai calon tetap pemilu legislatif sesuai Undang-Undang Nomor 10/2008 namun yang lolos hanya beberapa saja.
Dari data di atas terlihat bahwa track record yang cukup baik di bidang pendidikan ternyata belum menjadi jaminan kelompok perempuan mencapai posisi yang memuaskan di dunia karir. Banyak pihak menuding budaya patriakhi yang lebih menganak-emaskan laki-laki sebagai penyebab tak berkembangnya perempuan. Menyediakan ruangan atau space khusus untuk perempuan adalah alternatif tepat saat ini namun realitasnya agresivitas laki-laki menyebabkan wilayah tersebut kembali di bawah kekuasaannya.
Selain secara psikologis perempuan lebih pasif dalam memperjuangkan karirnya, juga terdapat pandangan ‘kurang baik’ terhadap perempuan yang terlalu ngotot untuk mendapatkan posisi tertentu. Laki-laki tetap lebih suka kepada perempuan yang mempertahankan citranya yang lemah lembut dan patuh.
Selain faktor kurang agresif tersebut, ada indikasi perempuan Jambi yang berkiprah di politik atau menjadi pejabat di sebuah instansi pemerintah karena keterkaitannya dengan orang-orang penting. Beberapa perempuan yang maju dalam pemilukada atau pencalonan anggota dewan di Jambi, bila dikait-kaitkan akan terhubung ke orangtua atau suami yang pernah menduduki posisi penting. Hal ini menjadi bumerang bagi perempuan lain, sudah semestinya hal ini tak boleh berkelanjutan. Perempuan yang maju karena koneksi keluarga namun gagal mengaktualisasi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan manajerial akan berdampak pada menguatnya paham patriakhi. Ketidakbecusan mereka memberi citra negatif kepada kelompok perempuan secara keseluruhan.
Bandingkan dengan perempuan yang pernah memimpin kementrian nasional seperti Dr. Sri Mulyani, Marie Pangestu atau Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, jelas terlihat bahwa kualitas mereka memang beda. Walau dunia ini tak akan pernah bersih dari primordialisme seperti dinasti Kennedy di AS, atau Puan Maharani dan Yenni Zannubah Arifah di Indonesia namun cara mereka berbicara serta mengemukakan pendapat di depan publik menunjukkan mereka telah belajar banyak dan serius dengan karir politiknya, sehingga patut diperhitungkan. Melihat kondisi saat ini dimana pejabat legislatif dan eksekutif lebih dominan ditentukan oleh faktor kepercayaan daripada kemampuan intelektual, perempuan Jambi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat kepadanya melalui promosi diri, negoisasi dan diplomasi, atau kiat lain yang memperhatikan norma dan moralitas, serta prestasi di bidang pendidikan dan pekerjaan yang meyakinkan.
Peringatan hari Kartini tahun ini merupakan momentum untuk merenungkan kembali jejak langkah perempuan Jambi. Untuk berperan sebagai penentu arah pembangunan alias mencapai posisi puncak, pendidikan saja belum cukup. Harus ada usaha lebih keras agar laki-laki ikhlas melepaskan sebagian wilayahnya untuk kaum perempuan memimpin. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar