Workshop Australia Awards: Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Nelayan

AMBON – Diskusi tentang pentingnya untuk me-revitalisasi dan me-reinterprestasi “sasi”, yaitu kesepakatan tradisional di masyarakat pesisir tentang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berikut sanksi pelanggarannya, menghangat pada workshop bertema “Chalenges and Opportunities in the Management of Coastal Zones, Marine and Small Island Resources in Maluku Province” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Australia melalui lembaga pengelola beasiswanya AusAid di Ambon (30/11) lalu. Workshop yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku R. F. Far Far, SH, MH, ini menghadirkan sejumlah pakar kelautan Indonesia yang pernah menerima beasiswa dari pemerintah Australia dan pakar dari James Cook University Australia. 

 

Mengapa Maluku yang dipilih, hal ini terkait dengan kondisi geografi Maluku yang terdiri dari hanya 7% daratan dan 93% lautan. Negeri yang berjuluk ”The spicey Island and Exotic Marine Paradise” ini sejatinya sangat kaya hasil laut namun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya infrastruktur pendukung, pembangunan ekonomi yang lambat hingga rawan bencana alam. Akibatnya, kehidupan nelayan menjadi semakin sulit di provinsi yang akan mencanangkan dirinya sebagai lumbung ikan nasional tersebut. 

 

Adalah Prof. Hermien Soselisa yang mengangkat wacana pentingnya merevitalisasi sasi untuk mengurangi dampak kerusakan lebih berat di wilayah kelautan Maluku. Diakuinya, sasi mulai ditinggalkan di beberapa kawasan dan pemerintah selama ini tidak berusaha untuk mempertahankan budaya lokal tersebut. 

 

”Sasi merupakan jalan tengah antara paham eksploitasi bebas dan paham deep conservasionist. Melalu penerapan sasi, wilayah perairan tertentu ditutup untuk kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu tertentu, kemudian dibuka lagi untuk dimanfaatkan, sehingga wilayah tersebut memiliki waktu untuk pulih dari kerusakan,” jelasnya. 

 

Pakar dari Kementrian Kelautan Prof. Jamaluddin Jompa PhD setuju bahwa sasi dapat menjadi alternatif untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari over-fishing dan eksploitasi berlebihan lainnya namun dia menghargai bila nilai yang ada pada sasi diteliti dulu untuk mencari pembuktian akademisnya. 

 

“Bisa dengan pendekatan marine biology atau marine ecology. Kita jadi tahu mengapa nenek moyang kita membuat sasi itu. Jika di back-up ilmu pengetahuan, generasi yang hidup sekarang bisa lebih mengapresiasinya,” timpalnya. 

 

Yvonne Pattinaja, Kasi Tata Ruang Laut Nasional pada sesi lain menyoroti konflik antara beberapa produk hukum yang ada di Indonesia. Pada level nasional, telah ada UU no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir namun di kabupaten dan kota banyak ditemui Peraturan Kepala Daerah yang berbenturan dengan produk hukum yang ada di atasnya. Dia juga melihat masalah besar dimana sangat rendah minat masyarakat khususnya yang berasal dari wilayah pesisir untuk belajar ilmu kelautan.

 

Sekretaris Pertama AusAid Emily Serong mengharapkan workshop ini dapat menjadi jembatan antara pakar dari berbagai disiplin ilmu guna berdiskusi dan mencari solusi tentang masalah kelautan dan pemberdayaan masyarakatnya. ”Kami juga berharap networking sesama alumni penerima beasiswa Australia akan terbangun lebih baik lewat pertemuan ini, ”jelasnya.

Workshop yang sepenuhnya didanai pemerintah Australia ini juga memberi kesempatan kepada Alumni yang berada di luar Ambon untuk ikut berpartisipasi. Calon yang berminat diharusnya menulis esay singkat tentang pentingnya workshop ini bagi pengembangan karirnya atau daerah yang diwakilinya. Sebanyak 25 orang alumni AusAid akhirnya terpilih, termasuk satu dari Jambi yakni Ir. Asnelly Ridha Daulay, M. Nat Res Ecs, penerima beasiswa Australia tahun 2002-2004 yang sekarang bertugas sebagai peneliti di Balitbangda Provinsi Jambi. (infojambi.com/ARD)